Dipakai Belanja Pegawai Pempus Akan Hentikan Dana Pemekaran Daerah

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengungkapkan, berdasarkan temuan Asia Foundation dan APBD yang dahulu hanya 65 persen habis dibelanjakan untuk gaji dan tunjangan para pegawai yang saat ini mendekati 95 persen.

"Temuan ini jadi upaya penting untuk kinerja otoritas daerah. Kalau dari sisi fiskal sudah seperti itu peluang untuk membangun akan sulit, public services juga akan sulit dibangun, untuk masyarakat untuk cepatkan pelayanan publik dalam konteks Otoritas Daerah," jelas dia di Hotel Borobudur, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (7/6/2011).

Dia melanjutkan, hal tersebut yang mendukung pemerintah untuk menyetop pemekaran ke daerah yang saat ini dilakukan.

"Menurut saya moratorium penting kemudian dikaitkan dengan grand desain tadi sehingga suatu provinsi tertentu berapa baiknya kabupatennya itu dilakukan survei yang baik," papar Hatta.

Lebih jauh dia menjelaskan, karenanya pembangunan menyangkut infrastruktur saat ini sangat lemah sekali. "Ada ketergantungan pada BUMN dan Pemerintah pusat yang sangat tinggi," tambahnya.

Selain itu, dana APBD akan habis akibat gaji dan tunjangan yang diberikan pemerintah daerah terhadap karyawannya. "Dana APBD untuk pelayanan publik semakin kecil karena habis untuk service aparat. Itu menunjukkan gejala yang tidak sehat dan perlu diperbaiki," tegas Hatta.